Dalam arahannya, Kapolri menegaskan agar Polri mampu membantu pemerintah
dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang
kondusif melalui situasi Kamtibmas.
Polri juga harus responsif terhadap potensi-potensi konflik sosial,
seperti intoleransi. Polri harus cepat mengambil langkah sebelum terjadi
sesuatu yang mengakibatkan ongkos sosial yang tinggi.
Disampaikan kepada para Kasatwil agar peduli terhadap pencegahan
terorisme. Terorisme bukan hanya menjadi tanggungjawab Densus 88, tapi
menjadi tanggungjawab seluruh Kasatwil, khususnya pencegahan.
Terkait masalah Gafatar. Disampaikan bahwa Gafatar merupakan metamorfosa
dari NII KW IX yang di permukaan menggunakan nama Gafatar. Latar
belakangnya karena menganggap selalu ada konflik Islam-Nasrani dan
Yahudi.
Maka, mereka menarik garis ke atas, yaitu ajaran Ibrahim. Hasil
pendataan Gafatar ini terdapat di 19 wilayah. Terbanyak di wilayah
Kalimantan Barat yang dijadikan tempat "hijrah". Agar ditelaah siapa
yang termasuk kelompok ideologi maupun pengikut biasa.
Masalah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa saat yang lalu para Kasatwil
yang di wilayahnya terjadi Karhutla sudah dikumpulkan presiden.
Tindakan pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin. Kalau masih
terjadi, maka Kasatwil bertanggungjawab.
Disampaikan bahwa penyelenggaraan Rapim Polri merupakan ajang
mengevaluasi grand strategi Polri. Keberhasilan yang dicapai dalam
setiap tahap harus bisa dipertahankan, sehingga Polri menjadi institusi
yang bisa dipercaya dan pelayanan prima.
Kapolri juga mengingatkan lagi tentang 8 program quick win. Diungkapkan
juga, nilai akuntabilitas Polri dari Kemenpan adalah B. "Pada tahun
2016, saya harapkan bisa naik menjadi nilai A. Perlu kerja keras kita
bersama," kata Kapolri.
Ditegaskan, upaya perubahan mindset dan culture-set dalam revolusi
mental, peran pimpinan wilayah sangat diharapkan. "Polri harus mampu
menjadi ikon," demikian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
