Tribratanewsjambi.com – Kapolres Bungo AKBP
Asep Amar Permana, S.IK, MM bersama Kapolres Merangin AKBP Aman Guntoro, S.IK
dan Waka Polres Sarolangun Kompol J. H. Sihombing, cermati mekanisme pelaksanaan
PNBP (Pungutan Negara Bukan Pajak) di lingkungan Polri, saat mendengarkan
pengarahan melalui Video Conference (Komunikasi Tatap Muka) Mabes Polri, Kamis
(02/02/2017) di Aula Mapolres Bungo.
Waka
Baharkam Polri Irjen Pol. Eko Hadi Sutejo,SH, M.Si mendeskripsikan kepada
Kepolisian kewilayahan, proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
2016 tentang PNBP, untuk di rasionalisasikan melalui mekanisme petunjuk teknis
Kepolisian dalam fungsi pelayanan Publik dan jasa pengamanan objek vital.
“Kita
lakukan peningkatan di tahun 2017, terhadap sumber jenis pungutan Negara Bukan
Pajak menjadi 32 item dalam operasional fungsi Kepolisian melalui pengimplementasian
pengelolaan keuangan dana, jasa dan Pam Obvit”, ujar Irjen Pol. Eko Hadi Sutejo,SH, M.Si.
Dikesempatan
tersebut, Kaposko Polri Brigjend Pol. Drs. Bambang Ghiri Arianto, menuturkan “Polda
di kewilayahan di wajibkan lakukan mekanisme berdasarkan rujukan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, dengan merekonsiliasikan fungsi pelayanan
Publik dan peningkatan Pengawasan Pengendalian dalam pengorganisasian”.
Kepala Kepolisian Resort Bungo AKBP Asep Amar
Permana, S.IK, MM saat dikonfirmasi, mengatakan “beberapa hal yang menjadi
petunjuk teknis dalam pelaksanaan proses pelaksanaan PNBP di lingkungan Polres
Bungo, kita tindaklanjuti dan beberapa poin catatan tugas, saat video
conference. Akan kita agenda tugaskan selanjutnya”.
