 |
| Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI |
Tribratanewsjambi.com – Kapolri
Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI, bahwa
pihaknya telah jauh-jauh hari mendeteksi indikasi pemufakatan jahat menuju
makar dengan menunggangi massa Aksi Damai 212.
Menurut Kapolri, ada kelompok yang berniat mengambil massa
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) kemudian
dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, mendesak DPR agar melaksanakan Sidang Umum
Istimewa dan setelah itu ujung-ujungnya adalah pemakjulan atau menjatuhkan
pemerintah yang sah.
“Ini sudah kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan intelijen
kita. Oleh karena itulah, pada kesempatan di Mabes Polri saya menyampaikan
bahwa ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar,” kata Jenderal Pol Tito
Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks
Parlemen Senayan Jakarta, Senin (05-12-2016).
Kapolri mengaku hal itu sengaja ia sampaikan sebelum Aksi
Bela Islam III dilakukan. Dan itu disampaikan bukan kepada massa GNPF yang
murni melakukan aksi untuk proses hukum dan penahanan tersangka kasus penodaan
agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tapi ditujukan untuk meberikan
pesan kepada kelompok yang ingin melakukan makar.
“Sebetulanya adalah berusaha untuk menyampaikan pesan itu,
bahwa kami tahu Anda, kira-kira begitu, tolong hentikan, jangan manfaatkan
massa GNPF yang murni tuntutannya adalah masalah proses hukum Saudara Basuki
Tjahaja Purnama,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selain itu, Kapolri juga mengungkapkan, bahwa pihaknya telah
melihat bahwa kelompok yang akan melakukan makar ini cukup intens mengkooptasi
GNPF.
Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan dialog dengan GNPF.
Meminta komitmen apakah aksi yang akan dilakukan murni tuntutan proses hukum
atau ada agenda politik lain. Hasil dialog, GNPF menegaskan kegiatannya murni
tuntutan proses hukum Saudara Ahok.
Setelah mendapat komitmen itu, Kapolri lantas meminta agar
aksi yang sebelumnya akan dilaksanakan di sekitar jalan protokol
Sudirman-Thamrin, Jakarta, dipindahkan ke tempat lain.
“Kami sudah membaca, kalau mereka menggunakan Jalan
Sudirman-Thamrin, dengan jumlah massa yang besar, ekornya nanti akan ada di
DPR/MPR. Ekornya nanti akan masuk sampai Semanggi, sampai ke Patung Senayan,
belok dia ke depan [Hotel] Mulia, dan seterusnya sampai ke belakang DPR. Yang
berikutnya nanti naik Semanggi sampai dengan depan MPR. Dan itu akan, trigger
sedikit saja, akan mudah sekali jumlah massa yang besar itu akan rawan sekali,”
jelas Kapolri.
Kemudian, Kapolri sebenarnya menginginkan supaya aksi
dipusatkan di Masjid Istiqlal. Namun, belajar dari aksi sebelumnya 411,
pimpinan GNPF menjelaskan bahwa di Istiqlal dengan jumlah massa yang besar akan
rawan kecelakaan, massa bisa berdesak-desakan dan terinjak-injak.
“Sehingga disepakati tempatnya di Monas. Perkiraan kita di
Monas tempat ini cukup luas, bisa menampung. Kemudian yang kedua lebih mudah
untuk dikontrol,” Kapolri menambahkan.
[Lilik Adhi Humas Polda Jambi]
